Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Melalui Peran KPPU Dalam Pengawasan Kemitraan Antara Pelaku Usaha Besar dan UMKM

"Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Melalui Peran KPPU Dalam Pengawasan Kemitraan Antara Pelaku Usaha Besar dan UMKM".

Oleh : Ahmad Munir Hamid

Jumlah UMKM berkembang empat persen tiap tahun, yang menjadikan UMKM sebagai roda perekonomian Indonesia serta menyumbang setengah dari PDB Indonesia. Namun, angka tersebut tidak didukung oleh pola kemitraan dan pengelolaan tatakelola yang baik dari para pelaku UMKM. Hingga detik ini masih banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia yang mengalami kesulitan untuk bisa menggandeng industri besar berkolaborasi, ada banyak kendala yang dihadapi UMKM di Indonesia agar bisa bermitra dengan industri besar. Kendala teknis dan non teknis seperti permodalan dan keterbatasan informasi yang dimiliki pelaku UMKM membuat pertumbuhan kemitraan antara industri besar dan pelaku UMKM di Indonesia baru sekitar 20 persen saja padahal sistem kemitraan antara industri besar dan UMKM bisa menjadi strategi jitu dalam mewujudkan perekonomian nasional yang berkeadilan.

Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM di Pasal 31 yang mengamanatkan KPPU untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, di Pasal 32 disebutkan mengenai kewenangan KPPU dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelaksanaan kemitraan, serta Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan di Pasal 2 menyebutkan bahwa Komisi melakukan pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dengan Usaha Besar dan/atau yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah.

Tantangan perekonomian global serta adanya ketidakpastian dalam perekonomian diperlukan langkah yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM. Dampak ekonomi digital memberikan peluang dan tantangan yang semakin besar terhadap pelaku UMKM di kabupaten Lamongan. Kegiatan ini mengharuskan setiap pelaku usaha memiliki spesialisasi dan juga kemampuan untuk dapat bersaing, selain teknologi yang digunakan juga harus diperhatikan agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan juga dapat meningkatkan produk yang dihasilkan sehingga dapat memenuhi permintaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu diperlukan campur tangan lembaga yang independen seperti KPPU dalamm upaya pengawasan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2013 UMKM mampu menyumbangkan 5.440 triliun rupiah (atas dasar harga berlaku) terhadap PDB nasional, menyerap tenaga kerja 114,14 juta orang, dan menarik 1.655,2 triliun rupiah investasi dengan total jumlah usaha sebanyak 57,8 juta unit. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, pada 2016 sektor UMKM mendominasi 99,9 persen unit bisnis di Indonesia dan mampu menyerap hampir 97 persen tenaga kerja Indonesia. Dari angka tersebut, jenis usaha mikro paling banyak menyerap tenaga kerja hingga 87 persen. Sementara usaha besar hanya dapat menyerap 3,3 persen. Bermunculannya pelaku UMKM diharapkan dapat bisa menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian domestik. Namun, untuk mendorong perkembangan sektor UMKM tak mudah, ada banyak hal yang perlu ditingkatkan salah satunya metode pemasaran. Di tengah kemajuan teknologi digital saat ini, sektor UMKM harus memanfaatkan munculnya fenomena ekonomi digital atau e-commerce.

Gambar 1 Kontribusi UMKM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Sumber: Bank Indonesia, 2016

Di Indonesia, Usaha UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

Posisi UMKM dipandang sangat vital dalam memperkokoh perekonomian Nasional, dilihat dari kontribusi penyerapan tenaga kerja maupun sumbangan peningkatan PDB dan harapan bertumbuhnya ekonomi suatu daerah. Menurut data BI tahun 2018, UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Diskusi tentang UMKM juga tidak luput dari perhatian banyak pihak dan departemen, baik departemen Koperasi dan UMKM sendiri maupun departemen departemen terkait misalnya perindustrian, perdagangan bahkan departemen penanaman modal.Begitu besar konsern semua pihak terhadap pertumbuhan UMKM menunjukkan betapa besar harapan pelaku ekonomi dan semua entitas organisasi yang bersinggungan dengan nya untuk capaian UMKM yang di impikan yakni bergerak dari sekedar unit bisnis yang baru muncul (startup venture) dengan skala usaha mikro dan kecil, untuk bergerak menuju unit bisnis yang semakin berkembang skalanya nya menjadi menengah bahkan besar (scale up venture).

Guna menjawab beberapa persoalan diatas, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha melalui pengawasan kemitraan pelaku usaha besar dan UMKM, maka beberapa strategi berikut ini bisa menjadi solusi yang signifikan :

1.     Prioritas Penguatan Pola Kemitraan UMKM dengan pelaku Usaha Besar

Kontribusi ekspor UMKM Indonesia adalah yang terendah dibandingkan dengan 4 (empat) negara ASEAN lain yang diikutsertakan dalam sebuah kajian. Kontribusi ekspor UMKM Indonesia hanya 9,3 persen, sangat kontras dengan UMKM yang ada di Thailand Filipina dan Malaysia yang mampu berkontribusi di atas 28 persen terhadap total ekspor, bahkan kontribusi UMKM Indonesia terhadap masih tertinggal dibawah UMKM Vietnam dengan kontribusi sebesar 16,8 persen.Data di atas jelas memberikan gambaran bahwa kontribusi UMKM di Indonesia masih sangat tertinggal jauh dengan beberapa kontribusi UMKM yang tersebar di beberapa negara ASEAN seperti Thailand Filipina dan juga Vietnam, karenanya harus ada prioritas dalam penguatan pola kemitraan UMKM dengan pelaku usaha besar di Indonesia.

Gambar 2. Kontribusi Ekspor UMKM dan Perusahaan Besar terhadap Total Ekspor 

Dari data diatas bisa kita tarik kesimpulan bahwa pola kemitraan antara UMKM dan usaha besar di negara Indonesia masih belum baik, hal ini tentu bisa berimbas pada beberapa sektor diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi nasional, penyerapan tenaga kerja, pengurangan angka pengangguran serta perkembangan UMKM yang lebih mandiri dan kompetitif. Oleh karena itu harus menjadi prioritas utama khususnya di kabupaten Lamongan agar mampu mensinergikan antara UMKM dan para pelaku usaha besar serta dengan pemerintah daerah melalui dinas koperasi dan UMKM agar menata memperbaiki sistem pola kemitraan yang baik yang saling menguntungkan dan berkesinambungan.

2.     Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada UMKM dan Pelaku Usaha Besar

Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang umkm mendefinisikan bahwa batas maksimum dari sebuah UMKM adalah sebesar 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta pendapatan sejumlah 50 miliar / tahun. Hal ini tentu memberikan dukungan fakta bahwa mayoritas entitas usaha di Indonesia masuk dalam kategori mikro sampai jenis usaha menengah tersebut. Dalam rpjmn 2010-2014 secara eksplisit dan jelaskan bahwa sangat perlu untuk meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah (UMKM) dengan menambah akses terhadap modal dan melaksanakan kebijakan pemeliharaan untuk memberikan peluang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah. Kemandirian sektor UMKM harus mendapat perhatian lebih untuk bisa menjamin daya saing dan keberlanjutannya. Salah satu upaya pengembangan dukungan untuk meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian adalah menggunakan pedoman good corporate governance (GCG).

Implementasi pengawasan kemitraan persaingan usaha oleh KPPU akan bermanfaat dalam rangka membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk memperbaiki prospek mereka dalam rangka mendapatkan alternatif pendanaan atau modal baik dari investor atau institusi keuangan serta pemulihan ekonomi nasional (PEN). Melalui kemitraan dengan usaha besar/menengah, Koperasi dan UMKM diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan daya saingnya dan sekaligus merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara UMKM dengan usaha besar.

3.     Pemberian Stimulus Jumbo pada UMKM yang Tangguh

Seperti yang kita ketahui BUMN mendapatkan stimulus sebesar 152, 15 triliun yang 52,507 trilyun diantaranya dipergunakan untuk pemulihan ekonomi nasional, stimulus tersebut berupa kompensasi atau subsidi bantuan sosial, dana talangan sera dana penyertaan modal negara. meski rame di beberapa pemberitaan bahwa BUMN berdasarkan data tahun 2019 akhir dari 142 BUN hanya 15 BUMN yang menghasilkan keuntungan.Oleh karena itu pemberian stimulus jumbo kepada BUMN berdasarkan analisa keuangan tidak begitu produktif oleh karenanya UMKM yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada negara, yang mampu bertahan dalam kondisi krisis perlu juga mendapatkan stimulus jumbo oleh pemerintah, hal ini bertujuan agar pemulihan ekonomi nasional (PEN) bisa kembali pulih pasca pandemi ini.Khususnya sektor UMKM yang bergerak dalam bidang pertanian dan juga peternakan yang berdasarkan hasil survei beberapa disimpulkan bahwa yang paling aman terhadap adanya resesi ekonomi.

Pemerintah telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi domestik pada kuartal 3 2020 masuk fase resesi dengan perkiraan minus 2,9% hingga minus 1,1%, makna secara keseluruhan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini minus 1,7% hingga minus 0,6%, ini artinya bahwa pemerintah harus mampu berupaya mengembangkan UMKM secara lebih baik dengan pemberian stimulus jumbo untuk meningkatkan produksinya sehingga hal tersebut akan mampu memperkecil tingkat resesi ekonomi sekaligus mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional.

4.     Pembentukkan Pengawas Kemitraan Pelaku Usaha Besar dan UMKM

Seperti yang kita ketahui BUMN mendapatkan stimulus sebesar 152, 15 triliun yang 52,507 trilyun diantaranya dipergunakan untuk pemulihan ekonomi nasional, stimulus tersebut berupa kompensasi atau subsidi bantuan sosial, dana talangan sera dana penyertaan modal negara. meski rame di beberapa pemberitaan bahwa BUMN berdasarkan data tahun 2019 akhir dari 142 BUN hanya 15 BUMN yang menghasilkan keuntungan.Oleh karena itu pemberian stimulus jumbo kepada BUMN berdasarkan analisa keuangan tidak begitu produktif oleh karenanya UMKM yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada negara, yang mampu bertahan dalam kondisi krisis perlu juga mendapatkan stimulus jumbo oleh pemerintah, hal ini bertujuan agar pemulihan ekonomi nasional (PEN) bisa kembali pulih pasca pandemi ini.Khususnya sektor UMKM yang bergerak dalam bidang pertanian dan juga peternakan yang berdasarkan hasil survei beberapa disimpulkan bahwa yang paling aman terhadap adanya resesi ekonomi.

Seperti yang telah banyak kita ketahui bahwa di dalam beberapa perbankan syariah ada yang disebut dengan istilah dewan pengawas Syariah, maka menyesuaikan dengan kebutuhan itu perlu kiranya ada pembentukan dewan pengawas kemitraan pelaku usaha besar dan UMKM agar terus terjaga sinergitas yang cukup tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pembentukan dewan pengawas kemitraan ini harus diisi oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya, yang kompeten dan profesional serta independen sehingga dia akan mampu bekerja tanpa tekanan serta pesanan kepentingan dari pihak lain.

Langka untuk memenuhi kriteria dewan pengawas tersebut diperlukan adanya seleksi yang mandiri yang bersumber dari para praktisi dan akademisi, yang betul-betul tahu dengan kondisi lapangan baik secara teori maupun prakteknya.Melihat masih melambannya siklus pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha, maka pemberian stimulus jumbo yang disertai dengan pengawasan yang ketat dari lembaga yang berwenang akan mampu berdakwah yang cukup signifikan minimal dalam jangka waktu pendek.

Dengan tulisan singkat ini semoga bisa menjadi ajang semua pihak untuk mempersatuka ide dan gagasan dalam memajukan ekonomi nasional, serta bisa menjadi bahan analisis agar bisa dilanjutkan dalam diskusi dan kajian-kajian yang lebih besar.

Penulis : Dosen Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

Hamtik1@gmail.com/081234538848


COMMENTS

Nama

AGROKOMPLEK,22,ARTIKEL & OPINI,5,DESA,6,DPRD,1,Edukasi,5,EKONOMI,13,EVENT,24,HUKUM & KRIMINAL,4,KEHUTANAN,64,KESEHATAN,7,LIFESTYLE,7,OLAHRAGA,3,PARADIGMA,4,PARADIKMA,2,PEMERINTAHAN,17,PEMILU,9,PENDIDIKAN,45,PERIKANA & PERTENAKAN,2,PERIKANAN & PERTENAKAN,6,PERISTIWA,10,PERTANIAN,6,POLITIK,13,SENI & BUDAYA,5,TOKOH & INSTANSI,28,WISATA & KULINER,6,
ltr
item
Bengawan Post: Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Melalui Peran KPPU Dalam Pengawasan Kemitraan Antara Pelaku Usaha Besar dan UMKM
Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Melalui Peran KPPU Dalam Pengawasan Kemitraan Antara Pelaku Usaha Besar dan UMKM
"Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Melalui Peran KPPU Dalam Pengawasan Kemitraan Antara Pelaku Usaha Besar dan UMKM".
https://1.bp.blogspot.com/-nkQAzrvrj_U/X64c8rbnqRI/AAAAAAAAA18/_Qg0lpS0DjAmzyY3CjyEy8y9QvMptsIGACLcBGAsYHQ/s320/WhatsApp%2BImage%2B2020-11-13%2Bat%2B10.46.08.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-nkQAzrvrj_U/X64c8rbnqRI/AAAAAAAAA18/_Qg0lpS0DjAmzyY3CjyEy8y9QvMptsIGACLcBGAsYHQ/s72-c/WhatsApp%2BImage%2B2020-11-13%2Bat%2B10.46.08.jpeg
Bengawan Post
http://www.bengawanpost.id/2020/11/strategi-pemulihan-ekonomi-nasional-pen.html
http://www.bengawanpost.id/
http://www.bengawanpost.id/
http://www.bengawanpost.id/2020/11/strategi-pemulihan-ekonomi-nasional-pen.html
true
3154784331760662868
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy